Ketua DPRD Deliserdang Disorot, Guru dan Siswa SMPN 2 Galang Merasa Diabaikan

JAGOK.CO – DELI SERDANG – Sudah dua tahun lamanya proses belajar-mengajar di SMP Negeri 2 Galang berpindah-pindah lokasi akibat polemik kepemilikan tanah antara pihak sekolah negeri dan Yayasan Al-Washliyah. Konflik lahan ini berdampak besar terhadap kualitas pendidikan, memaksa para guru dan siswa menumpang belajar di SMP Negeri 1 Galang yang kondisinya jauh dari kata layak.

Ketidakpastian ini memicu kegelisahan para guru yang mengaku frustrasi dan kecewa karena merasa diabaikan oleh para pemangku kebijakan, khususnya pimpinan DPRD Deliserdang.

“Kami ini guru, tentu taat pada perintah pimpinan. Tapi melihat anak-anak belajar dalam kondisi seperti ini membuat hati kami hancur,” kata Sri Wardani, didampingi Sarifah Aini Siahaan dan Masidana Siahaan, guru SMPN 2 Galang, kepada awak media, Selasa (15/07/2025).

Proses perpindahan SMPN 2 Galang dimulai sejak Januari 2023, pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Al-Washliyah sebagai pemilik sah lahan sekolah. Sesuai instruksi Dinas Pendidikan Deliserdang, seluruh aktivitas belajar-mengajar harus segera dikosongkan.

“Kami pindah ke SD di Desa Pisang Pala hampir setahun. Tapi akhir tahun terjadi pembacokan terhadap pekerja sekolah. Orang tua resah dan akhirnya kami direlokasi ke SMPN 1 Galang,” terang Sarifah.

Kondisi ini diperburuk oleh sikap Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shari yang dinilai berat sebelah dalam menyikapi polemik. Para guru menyuarakan kekecewaan karena selama dua tahun berpindah-pindah, tak pernah ada perhatian dari wakil rakyat. Namun saat konflik dengan Al-Washliyah mencuat, Ketua DPRD tiba-tiba hadir.

“Kami juga warga Deliserdang, tapi kenapa kami tidak dianggap? Dari awal kami terombang-ambing, beliau tidak pernah hadir. Tapi ketika ada kejadian kemarin, tiba-tiba beliau muncul. Apakah kami ini bukan warga Deliserdang juga? Siapa yang sebenarnya terzalimi?” ujar para guru penuh keprihatinan.

Para guru menilai, kemunculan Ketua DPRD bukan meredakan masalah, justru memperkeruh situasi. Mereka mempertanyakan keberpihakan DPRD yang seharusnya bersikap netral dan menjadi penyeimbang suara rakyat.

Sementara itu, kondisi belajar siswa SMPN 2 Galang saat ini sangat memprihatinkan. Mereka terpaksa masuk siang, tanpa upacara, ekstrakurikuler, bahkan tanpa ruang guru yang memadai. Banyak siswa datang dari Desa Patumbukan dan wilayah perkebunan dengan jarak tempuh jauh.

“Ada siswi menangis karena harus jalan kaki cukup jauh dari kebun untuk cari kendaraan ke sekolah. Ini menyayat hati kami,” tutur Masidana.

Kendala transportasi menjadi salah satu hambatan utama siswa SMP Negeri 2 Galang. Beberapa siswa bahkan terpaksa berhenti sekolah karena tak ada kendaraan. Orang tua pun membentuk aliansi agar bisa menjembatani komunikasi antara guru dan dinas.

Lebih ironis lagi, hingga kini SMPN 2 Galang belum memiliki kepala sekolah definitif. Hanya ada Pelaksana Kegiatan Sekolah (PKS) yang tidak memiliki kewenangan formal untuk menyampaikan aspirasi ke Dinas Pendidikan.

“Kami merasa lengkap sudah penderitaan kami. Tidak ada pemimpin, tidak ada suara kami yang didengar secara struktural. Andai ada kepala sekolah, kami bisa menjelaskan kondisi kami secara resmi. Sekarang kami benar-benar sendiri,” ungkap mereka lirih.

Akibat kondisi yang tidak menentu dan terusik konflik politik, jumlah siswa pun merosot tajam. Dari yang semula lebih dari 500 orang, kini hanya tersisa kurang dari 240 siswa. Mayoritas orang tua di Patumbukan menyekolahkan anak ke tempat lain karena akses sulit dan tidak adanya kepastian.

“Kami hanya ingin kepastian. Kami tidak ingin kembali ke gedung lama karena pasti akan terus jadi sengketa. Yang kami harapkan hanyalah tempat yang aman dan nyaman untuk belajar,” tambah para guru.

Dalam suasana penuh ketidakpastian itu, para siswa juga menyuarakan kekecewaan mereka.

“Kami kecewa harus pindah-pindah. Sekarang kami masuk siang, tidak pernah ada upacara atau ekstrakurikuler lagi. Sekolah kami jauh dari rumah. Teman-teman banyak yang pindah,” ujar salah satu siswa sambil menangis.

“Ketua DPRD Deli Serdang itu tak layak jadi Ketua DPRD. Dia pilih kasih. Kami juga warga Deli Serdang, Bapak DPRD,” sambung siswa lainnya dengan nada getir.

Mereka juga meminta agar sekolah kembali ke wilayah Desa Patumbukan dengan lokasi belajar yang tetap. Kekecewaan tertuju pada Ketua DPRD Zakky Shari dan Wakil Ketua DPRD Hamdani Syahputra, yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi polemik ini.

“Selama ini Pak Zakky dan Pak Hamdani gak pernah mau peduli, kok semalam peduli amat. Kemana aja selama ini? Kami juga siswa yang butuh diperhatikan,” tegas salah satu siswa.

Sementara itu, anggota DPRD Deliserdang Dapil I, Dedi Syahputra, SH, menyesalkan tindakan Zakky Shari yang memaksa membuka segel gerbang SMPN 2 Galang. Padahal, menurut Dedi, sudah ada kesepakatan hibah antara Pemkab dan pihak Al-Washliyah yang harus dihormati.

“Jangan suasana yang mulai kondusif malah digoreng-goreng. Kasihan anak-anak yang jadi korban. Jangan utamakan ego yang dibungkus dengan kepedulian,” tegas politisi Gerindra itu.

Dedi juga mengkritik Wakil Ketua DPRD Hamdani Syahputra yang ikut menjanjikan tenda untuk siswa Al-Washliyah, yang dinilai memicu kesan pilih kasih.

“Seharusnya pimpinan dewan datang membawa solusi, bukan memercikkan api provokasi. Kalau begini, percikan api itu bisa menyebar ke mana-mana,” paparnya.

Menurut Dedi, jarak antara gedung SMPN 2 Galang dan sekolah Al-Washliyah hanya sekitar 100 meter. Karena itu, tidak seharusnya anak-anak Al-Washliyah merasa telantar. Ia mengingatkan bahwa proses hibah gedung masih berjalan dan semua pihak harus menghormatinya.

“Sesuai kesepakatan antara Dinas Pendidikan Deliserdang dan Ketua PC Al-Washliyah Galang, gedung SMPN 2 Galang harus dikosongkan sampai proses hibah selesai,” pungkas Dedi.

Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shari yang dikonfirmasi melalui WhatsApp hingga berita ini diturunkan masih memilih bungkam.

Editor: Thab411

Wartawan: Rizky Zulianda