Saat TPP ASN Belum Dibayar, BPKAD Rohil Malah Gelar Bimtek di Aceh

JAGOK.CO - BAGANSIAPIAPI, 14 Desember 2024 - Saat TPP ASN Belum Dibayar, BPKAD Rohil Malah Gelar Bimtek di Aceh, Situasi keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) kembali menjadi sorotan. Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten tersebut beramai-ramai menuntut pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), termasuk TPP ke-13 dan TPP THR, yang belum terealisasi hingga akhir tahun. Protes dengan spanduk di Kantor Bupati dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) baru-baru ini mencerminkan ketidakpuasan para pegawai.  

Ironisnya, di tengah tuntutan tersebut, BPKAD Rohil justru mengagendakan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Banda Aceh pekan depan. Informasi yang diterima menyebutkan bahwa kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 17-21 Desember 2024 di Oasis Hotel, Banda Aceh, dengan tema Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.  

Biaya Bimtek Bebankan Peserta, Dalam surat undangan yang diterima wartawan, setiap peserta diwajibkan membayar kontribusi sebesar Rp 6.900.000. Rinciannya meliputi:  

- Kontribusi Bimtek, akomodasi, seminar KIT, dan sertifikat: Rp 5.500.000  

- Transportasi darat (PP): Rp 1.400.000  

Biaya tersebut dibayarkan langsung kepada panitia penyelenggara saat check-in. Kepala BPKAD Rohil, H. Darwan, ketika dimintai komentar, mengarahkan konfirmasi kepada Kepala Bidang Aset BPKAD sekaligus PPTK kegiatan, Azwin.  

Penjelasan Azwin Soal Bimtek, Azwin membenarkan adanya kegiatan tersebut dan menjelaskan bahwa biaya Bimtek tidak menggunakan dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, melainkan dibebankan kepada peserta OPD. Menurutnya, Bimtek ini bertujuan menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meningkatkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, serta mengimplementasikan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.  

“Biaya ini berasal dari peserta, bukan APBD. BPKAD hanya melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan pembinaan,” jelas Azwin.  

Lokasi Banda Aceh Dinilai Lebih Hemat, Terkait pemilihan lokasi di Banda Aceh, Azwin mengungkapkan bahwa awalnya Bimtek direncanakan di Malang, Jawa Timur. Namun, lokasi dialihkan untuk meminimalisir biaya. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan detail pemilihan Aceh maupun lembaga pihak ketiga yang menjadi penyelenggara.  

Kritik Masyarakat, Kegiatan ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Di tengah kondisi keuangan Rohil yang tidak stabil, keputusan BPKAD untuk menggelar acara di luar daerah dianggap kurang sensitif terhadap situasi. “Alih-alih fokus menyelesaikan pembayaran hak PNS, mereka malah menggelar kegiatan mahal di luar daerah,” ujar salah seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya.  

Ketidakpuasan ini menambah panjang daftar keluhan terhadap manajemen keuangan di Pemkab Rohil. Protes dari para PNS menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah daerah tengah berada di titik nadir.  

Harapan untuk Perbaikan, Dengan adanya sorotan tajam terhadap BPKAD, masyarakat berharap agar Pemkab Rohil segera menyelesaikan kewajibannya kepada para pegawai. Selain itu, evaluasi terhadap prioritas kegiatan pemerintah dinilai mendesak untuk dilakukan demi menghindari ketidakpuasan yang lebih luas.  

#Thab212