Inflasi Riau Juni 2025 Capai 0,98 Persen, BPS Soroti Harga Komoditas

BPS Riau mencatat inflasi tahunan Juni 2025 sebesar 0,98 persen. Kenaikan terbesar terjadi pada perawatan pribadi dan komoditas pangan seperti beras, ayam, dan minyak goreng.

Inflasi Riau Juni 2025 Capai 0,98 Persen, BPS Soroti Harga Komoditas
Petugas BPS Provinsi Riau menyampaikan data inflasi Juni 2025 dalam konferensi pers di Pekanbaru. Inflasi tahunan tercatat 0,98 persen, dipicu kenaikan harga komoditas perawatan pribadi, makanan, dan transportasi.

JAGOK.CO – PEKANBARU — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau merilis data terbaru terkait perkembangan inflasi daerah. Pada bulan Juni 2025, inflasi tahunan atau year on year (y-on-y) di Provinsi Riau tercatat sebesar 0,98 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 108,35. Angka ini merefleksikan dinamika harga berbagai komoditas strategis yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa inflasi y-on-y tersebut dipicu oleh kenaikan harga pada delapan kelompok pengeluaran utama. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak hingga 10,34 persen, diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,71 persen, serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,89 persen.

“Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil paling besar terhadap inflasi di bulan Juni ini, yakni sebesar 0,72 persen,” ungkap Asep Riyadi dalam konferensi pers yang digelar bersama Kabid Statistik Diskominfotik Riau, Desi Riawati, Selasa (1/7/2025).

Lebih lanjut, kelompok pengeluaran lain yang turut menyumbang inflasi meliputi sektor kesehatan (1,74 persen), pendidikan (1,17 persen), transportasi (1,13 persen), serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,90 persen). Tak ketinggalan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya juga mencatatkan kontribusi inflasi sebesar 0,26 persen.

Namun demikian, BPS juga mencatat adanya deflasi pada tiga kelompok pengeluaran, yakni makanan, minuman, dan tembakau yang turun 1,45 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,31 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen.

“Beberapa komoditas utama yang mendorong inflasi tahunan meliputi emas perhiasan, sigaret kretek mesin, minyak goreng, daging ayam ras, beras, dan angkutan udara,” tambah Asep.

Sementara itu, komoditas yang justru memberikan kontribusi terhadap deflasi adalah cabai merah, bawang merah, kentang, cabai rawit, ikan baung, serta sejumlah komoditas hortikultura lainnya yang mengalami penurunan harga.

Dalam skala bulanan (month to month/m-to-m), Provinsi Riau pada Juni 2025 justru mengalami deflasi sebesar 0,22 persen, sedangkan inflasi kumulatif sejak awal tahun atau year to date (y-to-d) tercatat sebesar 1,28 persen.

“Deflasi m-to-m ini terutama disebabkan oleh turunnya harga bahan pangan strategis, seperti cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih,” jelas Asep lagi.

BPS juga melakukan pemantauan harga di empat kabupaten/kota di Riau, yang menunjukkan bahwa IHK Provinsi Riau pada Juni 2025 naik dari 107,30 (Juni 2024) menjadi 108,59. Tembilahan tercatat sebagai daerah dengan inflasi tertinggi yakni sebesar 2,19 persen, sementara Kabupaten Kampar mengalami inflasi terendah sebesar 0,57 persen.

Asep menegaskan, BPS akan terus melakukan pemantauan menyeluruh terhadap fluktuasi harga berbagai komoditas, utamanya menjelang semester kedua yang kerap diwarnai tekanan harga akibat tingginya permintaan menjelang akhir tahun.

"Kami mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam berbelanja dan tidak terjebak pola konsumsi boros, serta mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan dalam pengendalian harga, terutama pada komoditas pangan yang sangat fluktuatif,” serunya.

Lebih jauh, Asep menekankan bahwa stabilisasi harga adalah kunci dalam menjaga ketahanan daya beli masyarakat, terlebih di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran distribusi, pasokan bahan pokok, dan intervensi pasar yang tepat waktu sangatlah penting.

“Pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kestabilan harga, terutama pada sektor-sektor yang menyumbang inflasi tertinggi, demi memastikan rakyat tetap dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” pungkas Asep Riyadi menutup konferensi pers.