PIP Bukan Program Pribadi, Tapi Bantuan Nasional dari Pemerintah

JAGOK.CO – ROKAN HILIR | Selasa, 29 Juli 2025 – Klarifikasi penting disampaikan kepada publik terkait penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 1.860 pelajar di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Anggota DPR-RI Karmila Sari tersebut, sejumlah pemberitaan di masyarakat menyiratkan bahwa program ini adalah inisiatif pribadi dari Karmila Sari. Pernyataan tersebut tidak tepat dan berpotensi menyesatkan opini publik.

Perlu ditegaskan kembali, PIP merupakan program nasional dari Pemerintah Republik Indonesia yang diluncurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Tujuan utama dari program ini adalah memberikan bantuan tunai pendidikan kepada pelajar dari keluarga miskin, rentan miskin, atau yang memiliki hambatan akses terhadap pendidikan formal. Bantuan ini berasal langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan telah berjalan secara nasional, lintas daerah, tanpa diskriminasi politik maupun kepentingan individu.

Adapun peran anggota DPR-RI, termasuk dari Komisi X seperti Karmila Sari, bersifat fasilitatif dan advokatif, yakni menyalurkan aspirasi masyarakat berupa pengusulan nama-nama penerima berdasarkan data dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Mereka bukan penyelenggara teknis, bukan penanggung jawab distribusi anggaran, dan bukan pemilik program. Oleh karena itu, segala narasi yang menyebut bahwa PIP merupakan “bentuk perhatian nyata” dari anggota dewan, sangat berpotensi menyamarkan fakta bahwa program ini adalah kebijakan publik berbasis negara.

Kehadiran Karmila Sari dalam acara seremonial di GOR Wahidin baru-baru ini perlu dilihat dalam konteks formalitas dan tugas pengawasan, sebagaimana mandat konstitusional anggota legislatif. Namun, kehadiran simbolik tidak serta-merta menjadikan program ini sebagai hasil kerja individu tertentu, apalagi diklaim sebagai pencapaian politik personal menjelang tahun politik 2024–2029.

Program Indonesia Pintar adalah hak setiap anak bangsa, khususnya mereka yang memenuhi syarat, tanpa memandang latar belakang politik, agama, suku, ataupun siapa anggota dewan yang menjabat di daerahnya. Politik bantuan sosial atau politisasi program nasional, jika tidak diluruskan, bisa menciptakan kebingungan di masyarakat dan memperburuk kualitas demokrasi berbasis informasi.

Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan—termasuk pejabat publik, insan pers, penggiat pendidikan, dan tokoh masyarakat—untuk mengedepankan objektivitas dalam menyampaikan informasi kepada publik. Kejujuran dalam menarasikan sumber program dan peran masing-masing pihak akan membantu masyarakat mengenali hak-haknya sebagai warga negara serta menjaga marwah program sosial pemerintah dari distorsi kepentingan politik praktis.

Program Indonesia Pintar adalah milik rakyat, bukan alat kampanye.

Editor: Thab212
Reporter: Panca Sitepu