Lemhannas: Ekonomi dan Hukum Kunci Ketahanan Nasional

BINJAI – JAGOK.CO — Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menegaskan bahwa penguatan sektor ekonomi dan hukum menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan ketahanan nasional Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Tanpa dua pilar tersebut, ketahanan nasional dinilai akan rapuh dan sulit bertahan dalam jangka panjang.

Pernyataan tersebut disampaikan Ace Hasan Syadzily saat memberikan Kuliah Umum dalam program Lemhannas Goes to Campus yang digelar di Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai, Jumat (30/1). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis Lemhannas RI dalam menanamkan wawasan kebangsaan, memperkuat pemahaman ketahanan nasional, serta mendorong peran aktif generasi muda dalam pembangunan nasional.

“Tanpa ekonomi dan hukum yang kuat, ketahanan nasional akan sulit dicapai secara berkelanjutan. Kedua aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas negara,” ujar Ace di hadapan civitas akademika dan para pemangku kepentingan daerah.

Ekonomi Kuat Jadi Pilar Ketahanan Bangsa

Ace menekankan bahwa dalam konteks ketahanan nasional, sektor ekonomi memiliki peran vital yang tidak dapat dipisahkan dari stabilitas negara. Menurutnya, terdapat dua faktor utama yang menentukan kekuatan ekonomi suatu bangsa, yakni stabilitas ekonomi dan kemandirian ekonomi.

Ekonomi yang stabil memungkinkan negara tetap tangguh dalam menghadapi berbagai tekanan global, termasuk krisis ekonomi, gejolak pasar internasional, dan ketidakpastian geopolitik. Stabilitas ini menjadi benteng pertahanan yang menjaga daya tahan masyarakat serta keberlangsungan pembangunan nasional.

“Ekonomi yang kuat memungkinkan negara tetap tangguh meskipun menghadapi kondisi krisis ekonomi,” imbuhnya.

Selain stabilitas, kemandirian ekonomi juga menjadi indikator penting dalam membangun ketahanan nasional. Negara yang mandiri secara ekonomi tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal, terutama dalam hal ketergantungan impor pangan, energi, dan kebutuhan strategis lainnya. Kemandirian ini dinilai mampu memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional serta mengurangi potensi intervensi asing.

Kepastian Hukum dan Diplomasi Multilateral Perkuat Posisi Indonesia

Di sisi lain, Ace menyoroti pentingnya sektor hukum sebagai instrumen utama dalam menjaga kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap Indonesia. Ia menyebut kepastian hukum sebagai prasyarat mutlak dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta menjamin pengelolaan sumber daya alam yang adil dan transparan.

“Kepastian hukum adalah prasyarat mutlak untuk menarik investasi asing, keberlanjutan pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang adil, dan penegakan HAM yang terpercaya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ace menambahkan bahwa penguatan hukum tidak hanya berlaku di dalam negeri, tetapi juga harus diiringi dengan diplomasi multilateral yang aktif. Menurutnya, peran Indonesia dalam forum internasional akan semakin kuat apabila didukung oleh sistem hukum yang kredibel dan konsisten.

Hukum dan diplomasi multilateral dinilai mampu memperkuat legitimasi Indonesia di arena global sekaligus menghindarkan negara dari dominasi kekuatan besar dunia yang dapat mempengaruhi kedaulatan nasional.

Tantangan Global: Korupsi hingga Kualitas SDM

Dalam paparannya, Ace juga mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat sektor ekonomi dan hukum. Tantangan tersebut meliputi praktik korupsi, kualitas sumber daya manusia (SDM), iklim investasi, hingga keterbukaan perdagangan yang semakin kompetitif.

Ia menyoroti data Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia pada tahun 2023 yang berada di angka 6,33 persen, tergolong tinggi dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Angka tersebut mencerminkan masih adanya inefisiensi ekonomi serta tingginya biaya investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Tingginya ICOR Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya birokrasi yang rumit, ketidakpastian regulasi, infrastruktur yang belum merata, praktik korupsi, lemahnya penegakan hukum, kualitas SDM yang belum optimal, dinamika politik, stabilitas sosial, kebijakan pajak yang kurang kompetitif, hingga minimnya promosi investasi yang terintegrasi.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi dan hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam mewujudkan ketahanan nasional yang berkelanjutan,” jelas Ace.

Peran Strategis Pemuda Menuju Indonesia Maju 2045

Dalam kesempatan tersebut, Ace juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga ketahanan nasional. Menurutnya, pemuda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri.

Ia menilai bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas pendidikan, wawasan kebangsaan, serta pemahaman terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

“Peran pemuda bersama pemerintah sangat penting untuk menjamin eksistensi, integritas, dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, sekaligus mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh,” ujarnya.

Program Lemhannas Goes to Campus sendiri merupakan salah satu strategi nasional dalam menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta kesiapan menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045.

Dihadiri Sejumlah Tokoh dan Pejabat Daerah

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP., Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si., Ketua Pembina Yayasan Al-Ishlahiyah Binjai Afril Djoelianti, Ketua Al-Ishlahiyah Binjai Putri Susi Meilani Daulay, S.E., Rektor INSAN Binjai Prof. Dr. Muhammad Ramadhan, M.A., Plt. Deputi Kebangsaan Mayjen TNI Raden Djaenudin Selamet, S.E., Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatra Utara Mulyono, S.T., M.Si., serta sejumlah pimpinan perguruan tinggi dan jajaran pejabat Lemhannas RI.

Kehadiran berbagai unsur pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat ini menunjukkan sinergi lintas sektor dalam memperkuat komitmen bersama membangun ketahanan nasional yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Melalui penguatan ekonomi dan hukum yang berkeadilan, Indonesia diharapkan mampu menjaga kedaulatan, memperkuat daya saing global, serta memastikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, sejalan dengan visi besar Indonesia Maju 2045.