2 Warga Meninggal Akibat Diare, Wawako Pekanbaru Soroti Buruknya Sanitasi di Rumbai Barat

PEKANBARU, JAGOK.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bergerak cepat merespons kasus diare yang menyebabkan dua warga meninggal dunia di Jalan Pantau RT 04/RW 05, Kelurahan Muara Fajar Barat, Kecamatan Rumbai Barat. Langkah cepat tersebut ditunjukkan dengan kehadiran langsung Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, yang meninjau lokasi kejadian, memastikan kondisi warga terdampak, sekaligus mengoordinasikan upaya penanganan dan pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Kunjungan yang dilakukan pada Jumat (10/7/2026) itu menjadi bagian dari komitmen Pemko Pekanbaru dalam memberikan respons cepat terhadap persoalan kesehatan masyarakat. Selain melihat langsung kondisi lingkungan, Markarius juga berdialog dengan warga, petugas kesehatan, perangkat RT, serta memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bergerak secara terpadu menangani persoalan yang terjadi.

Dalam keterangannya kepada awak media, Markarius Anwar menyampaikan bahwa berdasarkan data sementara terdapat tujuh warga yang sempat terdampak penyakit diare. Dari jumlah tersebut, dua orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan lima warga lainnya telah mendapatkan penanganan medis dan kini berada dalam kondisi sehat.

"Kami datang untuk memastikan kondisi lima korban yang tersisa sudah sehat. Selain itu, kami juga menyerahkan bantuan makanan bergizi serta tambahan nutrisi kepada 15 balita yang berada di lingkungan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat," ujar Markarius.

Menurutnya, penanganan tidak hanya difokuskan kepada korban yang sempat mengalami diare, tetapi juga diarahkan pada upaya pencegahan agar penyebaran penyakit tidak meluas. Pemerintah memandang langkah preventif menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti balita, lansia, dan ibu hamil.

Selain menyalurkan bantuan, Pemerintah Kota Pekanbaru juga melakukan investigasi terhadap kondisi lingkungan permukiman bersama tim kesehatan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui secara ilmiah penyebab munculnya kasus diare yang sempat menimbulkan kekhawatiran masyarakat.

Hasil uji laboratorium yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sumber bakteri bukan berasal dari air minum yang selama ini dikonsumsi warga.

"Hasil laboratorium menunjukkan sumur warga sudah diperiksa dan hasilnya negatif. Air galon yang digunakan masyarakat juga negatif. Artinya, sumber bakteri bukan berasal dari air minum," jelas Markarius.

Temuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas investigasi terhadap faktor-faktor lain yang berpotensi menjadi pemicu penyebaran penyakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, dugaan sementara mengarah pada persoalan sanitasi lingkungan yang masih belum memadai.

Markarius mengungkapkan bahwa masih terdapat banyak rumah di kawasan tersebut yang belum memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang layak. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan serius dalam mewujudkan lingkungan sehat di wilayah permukiman masyarakat.

"Sanitasi menjadi persoalan utama di sini. Banyak rumah belum memiliki MCK," ungkapnya.

Akibat keterbatasan fasilitas tersebut, sebagian warga masih melakukan aktivitas buang air besar di area kebun. Praktik ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko penyebaran bakteri melalui lalat yang kemudian hinggap pada makanan maupun peralatan makan warga. Selain itu, aspek kebersihan makanan dan pengolahan pangan yang kurang higienis juga diduga menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko munculnya penyakit diare.

Pemerintah Kota Pekanbaru menilai persoalan sanitasi bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai bagi masyarakat.

Selain persoalan sanitasi, keterbatasan akses terhadap air bersih juga menjadi perhatian serius Pemko Pekanbaru. Pemerintah menyadari bahwa akses air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kualitas kesehatan masyarakat dan menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan derajat kesehatan warga.

Sebagai langkah konkret, Markarius mengatakan pihaknya akan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru melakukan kajian teknis mengenai kemungkinan pembangunan sumur bor di kawasan tersebut. Langkah ini diharapkan mampu menyediakan akses air bersih yang lebih memadai sekaligus mendukung pembangunan fasilitas sanitasi yang layak bagi masyarakat.

"Kami akan menugaskan Dinas PUPR untuk melihat kemungkinan pembangunan sumur bor agar warga memiliki akses air bersih dan fasilitas MCK yang memadai," katanya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin penanganan berhenti pada pemberian bantuan semata, melainkan juga memastikan adanya solusi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur dasar yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sementara itu, Ketua RT 04, Saberi, menjelaskan bahwa terdapat 52 kepala keluarga (KK) yang menetap di wilayah tersebut. Sebagian besar warga bekerja sebagai buruh di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar, buruh bangunan, pekerja perkebunan kelapa sawit, hingga pengrajin batu bata dengan kondisi ekonomi yang relatif sederhana.

Saberi mengaku awalnya tidak mengetahui adanya penyebaran penyakit tersebut. Informasi baru diterimanya setelah salah seorang warga meninggal dunia. Tidak lama berselang, korban lainnya juga meninggal dengan dugaan mengalami muntah dan diare (muntaber).

"Kami baru mengetahui setelah ada warga yang meninggal dunia. Saat itu penyebabnya belum diketahui. Karena itu kami langsung mengimbau apabila ada warga yang mengalami gejala sakit agar segera dibawa ke puskesmas supaya mendapatkan penanganan medis secepat mungkin," ujar Saberi.

Sejak kasus tersebut mencuat, berbagai unsur pemerintah langsung melakukan langkah cepat. Petugas puskesmas bersama instansi kesehatan dari pemerintah provinsi serta kader posyandu beberapa kali turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, pendataan warga, edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat, serta pemantauan terhadap potensi munculnya kasus baru.

Menurut Saberi, upaya pendataan masih menghadapi kendala karena terdapat sejumlah warga yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum terdata secara optimal dalam berbagai layanan pemerintah, termasuk pelayanan kesehatan, program posyandu, maupun program perlindungan sosial.

"Kami terus mengimbau warga agar segera mengurus administrasi kependudukan. Dengan begitu mereka lebih mudah mendapatkan pelayanan pemerintah, termasuk layanan kesehatan," pungkasnya.

Kasus diare yang terjadi di Muara Fajar Barat menjadi pengingat penting bahwa pembangunan kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada layanan medis, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur sanitasi, akses air bersih, lingkungan yang sehat, serta kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melalui langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru, diharapkan penanganan tidak hanya mampu mengatasi dampak yang telah terjadi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat sistem pencegahan penyakit berbasis lingkungan demi melindungi keselamatan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.