Dentuman Kilang Pertamina Dumai Picu Kepanikan, Ade Desak Audit Usai TA Triliunan

DUMAI, JAGOK.CO — Dentuman keras yang terdengar dari kawasan Kilang Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) Dumai pada Rabu malam, 2 September 2026, sekitar pukul 22.50 WIB, kembali memantik perhatian dan kekhawatiran masyarakat terhadap aspek keselamatan operasional, keandalan fasilitas, pengendalian unit, hingga transparansi pengelolaan anggaran di salah satu objek vital nasional tersebut.

Suara dentuman yang terdengar cukup keras membuat warga Tanjung Palas dan sejumlah kawasan di sekitar kilang panik. Sebagian warga dilaporkan berhamburan keluar rumah karena khawatir suara tersebut berkaitan dengan ledakan besar atau gangguan serius yang terjadi di dalam area kilang.

Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi perhatian publik yang lebih luas. Persoalannya bukan semata mengenai suara dentuman yang mengagetkan masyarakat, melainkan juga menyangkut pertanyaan mengenai tingkat kesiapan fasilitas dan sistem keselamatan kilang setelah sebelumnya menjalani proses Turn Around (TA) yang disebut membutuhkan anggaran hingga triliunan rupiah.

Turn Around merupakan rangkaian pekerjaan pemeliharaan terencana yang dilakukan untuk memastikan berbagai fasilitas dan unit pengolahan dapat kembali beroperasi dengan tingkat keandalan dan keselamatan yang optimal. Karena itu, setelah pekerjaan besar tersebut dilaksanakan, publik tentu memiliki ekspektasi agar keandalan fasilitas semakin baik dan potensi gangguan dapat diminimalkan.

Dalam konteks itulah, suara dentuman yang kembali memicu kepanikan warga menjadi perhatian sejumlah pihak.

Lembaga Peduli Anti Korupsi Republik Indonesia (LPAKRI), Muhammad Aderman yang akrab disapa Ade, yang juga menjabat Wakil Ketua DPD KNPI Kota Dumai, mendesak adanya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran di Pertamina Patra Niaga RU Dumai.

Ade menilai, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bahwa pekerjaan pemeliharaan dengan nilai anggaran besar benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan keandalan, keselamatan, serta kesiapan operasional kilang.

“Kami meminta BPK RI melakukan audit terhadap Pertamina Patra Niaga Dumai. Kilang ini baru beberapa bulan melakukan Turn Around dengan nilai yang sangat besar, tetapi sekarang kembali muncul kejadian yang membuat masyarakat takut dan panik,” tegas Ade.

Menurut Ade, audit terhadap kegiatan Turn Around tidak semestinya hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi atau kesesuaian penggunaan anggaran. Pemeriksaan juga dinilai perlu melihat aspek teknis dan efektivitas pekerjaan, termasuk kualitas pemeliharaan, kondisi peralatan, sistem keselamatan, pengendalian tekanan, prosedur pengoperasian, hingga kesiapan unit ketika kembali dijalankan setelah proses pemeliharaan.

Pandangan tersebut muncul karena keselamatan kilang bukan hanya menyangkut keberlangsungan operasional perusahaan, tetapi juga memiliki hubungan langsung dengan rasa aman masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri dan objek vital nasional tersebut.

Meski demikian, penyebab pasti dentuman yang terjadi pada Rabu malam itu masih harus menunggu penjelasan dan pemeriksaan resmi dari pihak berwenang maupun manajemen Pertamina. Tidak tepat apabila suara dentuman tersebut langsung disimpulkan sebagai akibat kelalaian, kegagalan pekerjaan Turn Around, ataupun persoalan pengendalian tekanan sebelum terdapat bukti teknis dan hasil investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sorotan publik menjadi semakin kuat apabila benar terdapat persoalan dalam proses pengaktifan kembali unit operasional sebagaimana informasi yang beredar di tengah masyarakat. Namun, seluruh informasi tersebut tetap perlu diverifikasi melalui pemeriksaan teknis yang komprehensif untuk mengetahui hubungan antara proses Turn Around, kondisi fasilitas, prosedur pengoperasian, dan kejadian dentuman.

Bagi LPAKRI, penggunaan anggaran dalam skala besar harus berbanding lurus dengan peningkatan keandalan fasilitas dan jaminan keselamatan operasional. Anggaran yang besar semestinya menghasilkan pekerjaan pemeliharaan yang dapat dipertanggungjawabkan, peralatan yang andal, serta sistem keselamatan yang mampu memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja maupun masyarakat di sekitar kawasan kilang.

“Jangan sampai uang negara triliunan rupiah digelontorkan untuk memastikan kilang kembali beroperasi, tetapi beberapa bulan kemudian justru muncul insiden yang membuat masyarakat kembali dihantui rasa takut,” ujar Ade.

Ia juga meminta pihak Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai peristiwa tersebut. Transparansi dinilai penting untuk meredam kekhawatiran sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang tidak terverifikasi di tengah masyarakat.

Menurut Ade, publik perlu mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi pada malam tersebut, unit atau fasilitas mana yang terdampak, apa penyebab dentuman, apakah terdapat perubahan atau gangguan tekanan, bagaimana kondisi operasional kilang setelah kejadian, serta langkah evaluasi dan mitigasi apa yang telah dilakukan manajemen Pertamina.

Keterbukaan informasi, menurutnya, menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan objek vital nasional. Apalagi kawasan kilang berada tidak jauh dari permukiman warga sehingga setiap kejadian yang menimbulkan suara keras secara otomatis dapat memunculkan kekhawatiran dan kepanikan.

Desakan audit tersebut sekaligus menjadi ujian bagi transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pengelolaan kilang. Pemeriksaan independen diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai pelaksanaan pekerjaan Turn Around, efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pemeliharaan, hingga penerapan standar keselamatan operasional.

Pertanyaannya kini sederhana. Jika pekerjaan Turn Around bernilai triliunan rupiah memang dilakukan untuk memastikan keandalan, kesiapan, dan keselamatan kilang, sejauh mana hasil pekerjaan tersebut mampu memberikan jaminan terhadap keamanan operasional dan rasa aman masyarakat sekitar?

Pertanyaan tersebut tentu tidak serta-merta berarti bahwa dentuman yang terjadi merupakan akibat kegagalan Turn Around. Namun, kejadian yang memicu kepanikan warga layak menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif, terutama apabila terdapat rangkaian pekerjaan besar yang baru saja diselesaikan sebelumnya.

LPAKRI menilai pertanyaan tersebut tidak cukup dijawab dengan pernyataan normatif. Audit dan pemeriksaan independen diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang terang mengenai pelaksanaan pemeliharaan, penggunaan anggaran, kondisi fasilitas, prosedur pengoperasian, serta sistem pengendalian keselamatan di Kilang Pertamina RU Dumai.

Pada akhirnya, keselamatan masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap aktivitas industri strategis. Keandalan kilang bukan hanya diukur dari kemampuan fasilitas beroperasi, tetapi juga dari sejauh mana sistem keselamatan mampu mencegah, mendeteksi, dan menangani setiap potensi gangguan sebelum berkembang menjadi insiden yang lebih besar.

Karena itu, penjelasan resmi dan evaluasi menyeluruh atas dentuman Kilang Pertamina Dumai menjadi penting, bukan untuk mencari kesalahan secara prematur, melainkan untuk memastikan setiap proses pengelolaan fasilitas strategis berjalan transparan, profesional, akuntabel, dan berpihak pada keselamatan pekerja serta masyarakat.

Publik kini menunggu penjelasan resmi mengenai penyebab dentuman tersebut. Jika diperlukan, hasil pemeriksaan teknis dan audit nantinya dapat menjadi dasar untuk memastikan apakah seluruh pekerjaan Turn Around, penggunaan anggaran, standar pemeliharaan, serta sistem keselamatan di Kilang Pertamina RU Dumai telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan tujuan awalnya.

Dengan demikian, setiap pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat dapat dijawab berdasarkan fakta, data, dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan—bukan berdasarkan spekulasi.