Zulkardi Tegaskan Isu Video Asusila An Namiroh Pekanbaru Tidak Terbukti
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi, menegaskan isu dugaan video asusila yang menyeret nama Yayasan An Namiroh tidak terbukti. Klarifikasi resmi datang dari pihak sekolah, Polsek Senapelan, hingga Dinas Pendidikan Pekanbaru. Masyarakat diimbau bijak menyaring informasi agar tidak mudah terprovokasi isu hoaks.
PEKANBARU — JAGOK.CO – Isu dugaan video asusila yang menyeret nama Yayasan An Namiroh Pekanbaru sempat membuat heboh publik setelah potongan video beredar luas di media sosial. Kabar ini segera menuai beragam reaksi dan spekulasi di tengah masyarakat. Namun, anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, memberikan klarifikasi resmi sekaligus meluruskan isu tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan.
Menurut penjelasan Zulkardi, pihak sekolah sudah memberikan klarifikasi langsung kepadanya terkait kabar yang sempat viral tersebut. “Saya sudah menerima penjelasan dari pihak sekolah. Dipastikan bahwa tidak ada video asusila sebagaimana yang ramai diperbincangkan di media sosial,” tegas Zulkardi dalam keterangannya.
Klarifikasi Resmi dari Pihak Sekolah dan Aparat Penegak Hukum
Lebih lanjut, Zulkardi menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya berhenti pada klarifikasi internal. Pihak kepolisian juga telah menangani laporan terkait isu ini. “Kasus ini sudah ditangani Polsek Senapelan, dan hasil penyelidikannya jelas menyatakan tidak terbukti. Jadi isu tersebut tidak benar,” ujarnya menambahkan.
Tidak hanya itu, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga turut turun tangan memanggil pihak Yayasan An Namiroh untuk memberikan klarifikasi resmi. Zulkardi bahkan menegaskan bahwa dirinya telah melihat langsung berita acara hasil pertemuan tersebut. “Dalam berita acara Dinas Pendidikan, secara gamblang disebutkan bahwa isu dugaan asusila tidak benar. Penegasan itu dituangkan dalam poin-poin klarifikasi resmi,” ungkapnya.
Ajakan Menjaga Kondusifitas dan Nama Baik Dunia Pendidikan
Dalam kesempatan itu, Zulkardi mengingatkan masyarakat agar lebih bijak, kritis, dan berhati-hati dalam menerima serta menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Menurutnya, penyebaran isu tanpa dasar bisa merugikan banyak pihak, terutama lembaga pendidikan yang seharusnya dijaga nama baiknya.
“Kita semua harus menjaga kondusifitas bersama. Nama baik lembaga pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai isu yang tidak benar justru menimbulkan keresahan, kegaduhan, dan fitnah di masyarakat,” tutupnya.
Pentingnya Literasi Digital dan Klarifikasi Informasi
Kasus ini menjadi pelajaran penting di era digital, di mana arus informasi begitu cepat menyebar. Setiap masyarakat dituntut memiliki literasi digital yang baik agar tidak mudah terprovokasi atau ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Peran media, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk bersama-sama menangkal berita hoaks yang bisa merusak keharmonisan sosial.
Dengan adanya klarifikasi resmi dari sekolah, aparat kepolisian, hingga Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, publik diharapkan dapat memahami duduk persoalan secara jernih dan tidak lagi terjebak dalam isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
























